PADANG – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka kegiatan Workshop dan Advokasi Kota Layak Anak (KLA), Selasa (6/3).
Dalam sambutannya Gubernur mengingatkan untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah pada Evaluasi KLA ini. Evaluasi KLA dilaksanakan satu tahun sekali guna memantau dan mereview sejauh mana langkah-langkah kongkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa poin terpenting dari proses pengembangan KLA, yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan melalui peningkatan peran, tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas Kab/Kota KLA yang telah dibentuk di masing-masing daerah. Beliau sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholders dapat terus ditingkatkan. Karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan. Untuk itu peran seluruh pemangku kepentingan – pemerintah, masyarakat dan dunia usaha – harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya.
Tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Evaluasi KLA dilakukan dengan mengggunakan metode aplikasi berbasis website yang telah dilaksanakan Maret-April lalu. Selanjutnya tim melakukan verifikasi langsung ke kabupaten/kota untuk menilai kondisi riil di lapangan.
PADANG – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka kegiatan Workshop dan Advokasi Kota Layak Anak (KLA), Selasa (6/3).
Dalam sambutannya Gubernur mengingatkan untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah pada Evaluasi KLA ini. Evaluasi KLA dilaksanakan satu tahun sekali guna memantau dan mereview sejauh mana langkah-langkah kongkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa poin terpenting dari proses pengembangan KLA, yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan melalui peningkatan peran, tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas Kab/Kota KLA yang telah dibentuk di masing-masing daerah. Beliau sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholders dapat terus ditingkatkan. Karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan. Untuk itu peran seluruh pemangku kepentingan – pemerintah, masyarakat dan dunia usaha – harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya.
Tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Evaluasi KLA dilakukan dengan mengggunakan metode aplikasi berbasis website yang telah dilaksanakan Maret-April lalu. Selanjutnya tim melakukan verifikasi langsung ke kabupaten/kota untuk menilai kondisi riil di lapangan.
PADANG – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka kegiatan Workshop dan Advokasi Kota Layak Anak (KLA), Selasa (6/3).
Dalam sambutannya Gubernur mengingatkan untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah pada Evaluasi KLA ini. Evaluasi KLA dilaksanakan satu tahun sekali guna memantau dan mereview sejauh mana langkah-langkah kongkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa poin terpenting dari proses pengembangan KLA, yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan melalui peningkatan peran, tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas Kab/Kota KLA yang telah dibentuk di masing-masing daerah. Beliau sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholders dapat terus ditingkatkan. Karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan. Untuk itu peran seluruh pemangku kepentingan – pemerintah, masyarakat dan dunia usaha – harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya.
Tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Evaluasi KLA dilakukan dengan mengggunakan metode aplikasi berbasis website yang telah dilaksanakan Maret-April lalu. Selanjutnya tim melakukan verifikasi langsung ke kabupaten/kota untuk menilai kondisi riil di lapangan.
